bogortraffic.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih serta Prabowo apresiasi Gibran Rakabuming Raka yang baru saja resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Menurut Prabowo, selama dua tahun bersama-sama memimpin pemerintahan, Gibran dinilai telah bekerja dengan sangat baik dan berkontribusi besar dalam mewujudkan berbagai capaian nyata bagi rakyat Indonesia.
“Atas seluruh pengabdian dan seluruh kerja keras tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Prabowo mengatakan, sejak awal pemerintahan, dirinya meminta Gibran untuk turun langsung ke daerah-daerah terpencil untuk mengecek jalannya program pemerintah. Pembagian tugas tersebut membuatnya bisa berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat.
Terlebih, dalam dua tahun pertama kepemimpinannya sebagai presiden, situasi global penuh ketidakpastian dan konflik yang menuntutnya memberi perhatian lebih.
“Dengan demikian saya merasa terbantu beliau telah menjalankan tugas tersebut dengan baik. Beliau telah mengunjungi 35 provinsi dan 49 kabupaten/kota dalam waktu dua tahun,” jelas Prabowo.
Mekanisme Pengajuan Nama Calon Wapres Pengganti
Gibran sebelumnya secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11). Kedatangan Gibran disambut pimpinan MPR RI. Gibran tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dan berdasi merah.
Menindaklanjuti hal itu, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.
Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu untuk mengajukan dua nama calon wapres. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
