Sabet Dua Penghargaan Kemenkum, Pemkot Bogor Raih Nilai Sempurna JDIH Nasional

Pemkot Bogor raih dua penghargaan Kemenkum RI pada Hari Pengayoman ke-81, termasuk peringkat II nasional JDIH predikat Istimewa.

bogortraffic.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Bandung, Rabu (19/8/2026).

Capaian Pemkot Bogor raih penghargaan JDIH Kemenkum ini mencakup peringkat II nasional predikat AA (Istimewa) dengan nilai sempurna 100 untuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 kategori kota.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Pemkot Bogor dianugerahi penghargaan atas peran aktif dan kontribusi positif dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersyukur atas raihan ganda tersebut dan menjadikannya sebagai pemacu semangat jajaran birokrasi dalam menyajikan transparansi regulasi publik.

“Alhamdulillah, Kota Bogor meraih juara kedua tingkat nasional dari Kemenkum. Capaian ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” ujar Dedie Rachim di Kanwil Kemenkum Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/8/2026).

Dedie menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor yang konsisten mendukung keterbukaan dokumen hukum.

Ia menekankan bahwa pengelolaan dokumentasi hukum yang rapi menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap kebijakan Pemkot Bogor memiliki pilar hukum yang kokoh.

  • Peringkat II Nasional JDIH 2025: Meraih Predikat AA (Istimewa) dengan Nilai 100.

  • Harmonisasi Regulasi: Terbaik dalam penyusunan Raperda dan Raperkada yang taat asas.

  • Komitmen Layanan Publik: Mempermudah masyarakat mengakses seluruh aturan dan kebijakan Kota Bogor.

Penghargaan ini mempertegas komitmen Pemkot Bogor dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan