Menhub Dudy Siapkan Strategi Khusus Antisipasi Arus Balik Penyeberangan

Menhub Dudy Purwagandhi siapkan strategi arus balik Lebaran 2026 di Merak-Bakauheni. Mulai dari aktivasi TBB, penggunaan drone, hingga sikat percaloan tiket.

bogortraffic.com, MERAK – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bergerak cepat melakukan evaluasi sejumlah titik krusial pada puncak arus mudik Lebaran 2026, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan arus balik di lintas penyeberangan Sumatra-Jawa berjalan lebih terkendali, selamat, aman, dan lancar.

Rapat evaluasi dan koordinasi tersebut digelar di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), di Merak, Minggu (22/3/2026), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Bacaan Lainnya

Fokus utama kini beralih pada kesiapan menyambut kembalinya jutaan pemudik dari Pulau Sumatera.

“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” tutur Menhub Dudy.

Menghadapi arus balik, Menhub menginstruksikan peningkatan kesiapsiagaan melalui skenario yang lebih adaptif.

Salah satu strategi utama adalah percepatan aktivasi pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) di 5 hingga 6 dermaga saat terjadi lonjakan kendaraan guna memastikan daya tampung optimal.

Selain itu, Kemenhub akan memperkuat pemanfaatan teknologi melalui penggunaan drone untuk pemantauan secara real-time, khususnya di wilayah Bakauheni. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat.

“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Menhub.

Berdasarkan evaluasi, puncak arus mudik telah terlewati pada 18 Maret 2026. Meski berjalan cukup baik, Menhub memberikan catatan tegas terkait sistem pertiketan.

Ia menekankan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket guna mencegah praktik percaloan yang merugikan masyarakat.

“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk mencegah penumpukan di pelabuhan utama, pemerintah menyiapkan opsi penggunaan lintas alternatif Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra (KBS).

Di sisi hulu, optimalisasi buffer zone dan rest area melalui mekanisme delaying system di Pulau Sumatera terus dikoordinasikan bersama Korlantas Polri.

Menhub Dudy menutup arahannya dengan menekankan bahwa kelancaran lalu lintas memang penting, namun keselamatan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

“Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” pungkas Menhub.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan