bogortraffic.com, BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan bahwa kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak Bogor pada Minggu (15/9) disebabkan oleh kapasitas yang berlebih, baik pada jalan raya maupun destinasi wisata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pengaturan lalu lintas selama masa liburan belum berjalan efektif karena kepadatan yang saling mengunci pergerakan kendaraan.
“Kemacetan di Bogor murni karena over kapasitas. Pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan belum berjalan efektif karena pergerakan sudah macet, saling mengunci,” kata Herman.
Selain itu, banyaknya jalan alternatif kecil yang biasa digunakan oleh pengendara sepeda motor semakin menyulitkan petugas dalam mengatur sistem buka tutup jalan di kawasan Puncak. Menurutnya, pengaturan ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Koswara, menambahkan bahwa salah satu solusi jangka panjang adalah meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur jalan.
Ia menegaskan bahwa selama ini pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak hanya dapat dilakukan dengan sistem buka tutup karena overload kapasitas.
“Salah satu cara penyelesaiannya harus ditambah aksesibilitas dan infrastrukturnya. Kalau tidak, pengaturan oleh polisi atau Dishub tidak akan efektif,” ujar Koswara.
Kewenangan pengelolaan transportasi di kawasan Puncak Bogor berada di bawah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pemprov Jawa Barat hanya bertindak sebagai pendukung kebijakan dan pengaturan transportasi yang dibuat oleh BPTJ.
Koswara menyebutkan, Dishub Jabar turut mendukung pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Lebih lanjut, Koswara menjelaskan bahwa BPTJ sedang merencanakan pembangunan tol Puncak-Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi) serta menyiapkan angkutan umum khusus bagi wisatawan di kawasan Puncak.
Rencana tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di masa mendatang, meski sempat mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
“Dua tahun lalu, BPTJ pernah mencoba menerapkan angkutan umum dari Bogor ke Puncak, tapi resistensi masyarakat tinggi, sehingga ditunda. Mungkin dengan kondisi ini, masyarakat bisa lebih menerima,” ujarnya.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini akan mengurangi kemacetan di kawasan Puncak dan meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung.






