bogortraffic.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk membangun ekonomi berbasis alam sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang.
Dalam forum internasional bertajuk “Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond”, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti pentingnya kolaborasi global.
Menteri Hanif menyampaikan bahwa kemitraan dengan Inggris merupakan platform vital untuk memperkuat kapasitas nasional dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan pembiayaan alam berkelanjutan.
“Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bangsa,” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan arah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang mendorong transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.
“Keputusan untuk memperkuat kawasan konservasi di dalam lanskap produksi menunjukkan bahwa negara hadir memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem dan satwa liar,” tegas Menteri Hanif.
Dalam forum tersebut, Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh diperkenalkan sebagai contoh nyata pendekatan bentang alam hidup. Program ini mengintegrasikan:
- Perlindungan habitat gajah Sumatra.
- Penerapan agroforestri regeneratif.
- Penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
Aceh kini dipandang sebagai model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah dengan biodiversitas tinggi lainnya di Indonesia.
Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia memandang biodiversitas sebagai aset strategis nasional. Kementerian PPN/Bappenas bersama KLH/BPLH, BRIN, dan kementerian terkait telah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Dokumen ini menjadi kerangka pengarusutamaan perlindungan alam lintas sektor dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan bagi tanah air.
Indonesia memperkuat kapasitas nasional melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional, di antaranya:
- The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Kerajaan Inggris.
- The Royal Foundation.
- WWF.
- International Advisory Panel on Biodiversity Credits.
Kerja sama ini mencakup pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas, pembangunan kapasitas kredit biodiversitas, hingga pemberantasan kejahatan lingkungan.
Inisiatif berbasis alam seperti PECI direncanakan akan diperluas ke berbagai kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati berjalan seiring dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
