bogortraffic.com, BOGOR – Kabupaten Bogor menghadapi tantangan serius dalam sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran di wilayah ini menembus 210 ribu jiwa, atau sekitar 7 persen dari total angkatan kerja sebanyak 2,8 juta orang.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, membenarkan angka tersebut. Ia menegaskan bahwa tingkat pengangguran saat ini masih tergolong tinggi dan perlu penanganan menyeluruh dari berbagai pihak.
“Iya, itu data dari BPS 2024. Angka pengangguran kita sekitar 7 persen dari total angkatan kerja 2,8 jutaan. Artinya ada pengangguran di angka 210 ribu. Ini cukup tinggi,” ujar Nana saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).
Namun, Nana juga menyebut pihaknya memiliki data lain hasil investigasi di lapangan. Berdasarkan pendataan berbasis by name by address yang melibatkan operator desa, angka pengangguran yang tercatat oleh Disnaker berada di kisaran 80.600 orang.
“Kalau dari data kami, hasil inovasi langsung ke bawah, itu sekitar 80.600-an. Kalau mengacu ke situ, kita justru di bawah rata-rata provinsi dan nasional, yakni di angka 2,9 persen,” jelasnya.
Nana menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan secara rutin, serta peningkatan jumlah lulusan SMA setiap tahun menjadi penyumbang utama bertambahnya angka pengangguran.
“Kita lihat tiap tahun lulusan SMA terus bertambah, sementara lapangan kerja baru tidak sebanding. Belum lagi perusahaan yang secara berkala melakukan PHK,” paparnya.
Menurutnya, menyelesaikan masalah pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada Disnaker semata. Butuh keterlibatan banyak pihak, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja.
“Peluang kerja tidak hanya di pabrik. Di sektor pariwisata misalnya, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nana juga menyinggung soal kriteria kerja yang sering kali dinilai tidak relevan, seperti syarat good looking bagi para pencari kerja (pencaker).
“Kalau pekerjaan di bidang pelayanan, mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau untuk posisi back office, saya rasa tidak perlu. Yang terpenting adalah kompetensi, keahlian, dan skill,” katanya.
Sebagai solusi, Nana menyebut peran Badan Latihan Kerja (BLK) sangat krusial dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri.
“Kita jawab tantangan ini dengan mengembangkan BLK, agar para pencaker punya skill yang dibutuhkan pasar kerja,” pungkasnya.
Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor menjadi alarm bagi semua sektor. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan mendorong investasi yang membuka lapangan kerja baru, khususnya di sektor nonformal dan UMKM. Tanpa langkah konkret dan kolaboratif, pengangguran dikhawatirkan akan terus menjadi bom waktu yang menghambat pembangunan daerah.
