bogortraffic.com, KABUPATEM BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Keberanian melapor sejak dini menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 bertema “Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor”, yang berlangsung di New Ayuda Hotel, Cipayung, Selasa (13/10/2026).
Melalui koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berbagi informasi, mengidentifikasi kasus di wilayah masing-masing, dan merumuskan langkah tindak lanjut secara terpadu.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi, menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaporan dan pemberian perlindungan bagi korban kekerasan. Menurutnya, momentum awal setelah terjadinya kekerasan sangat penting dalam proses perlindungan.
”Sehingga pelaporan perlu dilakukan sesegera mungkin agar korban dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Dwi Susanty, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat sinergi.
“Kita ingin meningkatkan kompetensi dan komunikasi antarinstansi, menyamakan persepsi dalam penanganan kasus, serta memperkuat koordinasi dan komitmen bersama. Dengan saling berbagi informasi dan temuan kasus di wilayah masing-masing, diharapkan penanganan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan tepat sasaran,” ujar dr. Dwi Susanty.
Ia menambahkan, tindak lanjut koordinasi tersebut mencakup penguatan akses layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan jejaring koordinasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan bagi korban.
Pemkab Bogor berharap komitmen seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga serta mengajak masyarakat untuk tidak diam dan tidak takut melapor apabila mengalami, mengetahui, atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
