bogortraffic.com, MEGAMENDUNG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor terus memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah sebagai langkah mendorong transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penguatan tersebut diwujudkan melalui forum kolaborasi pemerintah digital yang digelar di Megamendung, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Tenaga Ahli Madya Statistisi Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta tim, serta diikuti oleh pengelola sistem informasi dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor sebagai ujung tombak integrasi data dan diseminasi informasi daerah.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Bambang membeberkan hasil evaluasi hingga September 2026, di mana terdapat 244 aplikasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 aplikasi (18 persen) tercatat tidak aktif. Selain itu, ditemukan delapan website kecamatan yang tidak melakukan pembaruan konten sejak 2025.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Diskominfo berkomitmen meningkatkan kompetensi para operator dalam hal pengelolaan teknis, penyediaan konten, pembaruan informasi, hingga keamanan data.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pengoperasian platform digital milik pemerintah daerah tidak sekadar menjadi rutinitas formil belaka.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Melalui penguatan ini, Pemkab Bogor optimistis mampu menghadirkan ekosistem digital yang makin efektif, responsif, dan bermanfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat.
