bogortraffic.com, JAKARTA- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan berbagai riset ilmu syaraf dan perilaku menunjukkan bahwa intervensi pada anak usia dini dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM).
Oleh karena itu, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dianggap sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa.
“Kemenko PMK berperan penting dalam mengoordinasikan layanan lintas sektor yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini secara holistik,” katanya dalam acara International Symposium Early Chilhood Education and Development (ECED) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Jakarta pada Rabu, 20 November 2024.
Menteri PPPA menegaskan pemerintah tengah menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah 2025-2029, dengan pengembangan anak usia dini sebagai salah satu prioritas utama.
“Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) di Indonesia telah melalui perjalanan panjang. Program ini dimulai pada 2008 dengan diluncurkannya Strategi Nasional PAUD HI oleh Bappenas, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2013,” tegasnya.
Pada 2019, lanjut Menteri PPPA, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2019-2024 menandai peralihan koordinasi program ini dari Bappenas ke Kemenko PMK.
Saat ini, pemerintah bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait tengah mempersiapkan draf RAN PAUD HI tahap kedua untuk periode 2025-2029 yang akan menjadi pedoman implementasi di tingkat pusat dan daerah.
“Kami berharap simposium ini dapat memberikan masukan RAN PAUD HI agar lebih baik lagi sesuai dengan standar internasional dan nasional,” ujarnya.
Kerangka kerja global dari WHO, UNICEF, dan World Bank yang diluncurkan pada 2018 menjadi panduan bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi PAUD HI.
Kerangka ini mencakup lima aksi strategis, yaitu kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, yang menjadi fondasi utama pengembangan program layanan anak usia dini.
“Dalam rentang usia PAUD HI, yang dimulai sejak 0-6 tahun, pemerintah memprioritaskan penguatan layanan berbasis keluarga untuk anak usia di bawah 4 tahun dan penguatan layanan pendidikan untuk anak usia 4-6 tahun,” terangnya.
Kemudian, komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 13 tahun, termasuk satu tahun prasekolah, menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas layanan PAUD HI.
Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada Tanoto Foundation yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan Kemenko PMK serta Bappenas yang mendukung pelaksanaan simposium ini.
Menurutnya, acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional dalam mendukung pengembangan anak usia dini holistik interatif.
“Kami berharap simposium ini menghasilkan ide-ide dan strategi yang memperkuat layanan PAUD HI, baik secara nasional maupun internasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menambahkan bahwa simposium ini diharapkan menjadi titik awal sinergi dan kolaborasi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD HI dan mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan Menko PMK sebagai ketua gugus PAUD HI akan mengkoordinasikan kementerian, lembaga dan semua pihak untuk sama-sama menyiapkan rencana 5 tahun ke depan Ruang Bersama Merah Putih.
“Nanti akan menjadi bagian kita untuk kemudian kita mengeluarkan kolaborasi pelayanan PAUD HI tadi yang disampaikan oleh Menteri PPPA jadi memang kita akan menyiapkannya dulu, rencana aksi nasionalnya,” ujar Woro.
Sehingga, pada saat bicara ruang bersama PAUD HI ini ketahuan untuk nanti kita memperkuat PAUD HI, kementerian, lembaga mana saja yang harus kita perkuat dan harus kita gerakkan.
“Tadi disampaikan oleh Menteri PPPA bahwa ini tidak bisa bekerja sendiri jadi nanti kita akan coba kuatkan apakah dari sisi pelayanannya,” imbuhnya.
Kemudian intervensinya seperti apa nanti akan kita kuatkan dalam bentuk rencana aksi nasional PAUD HI 2025-2029, hingga penguatan di layanan, terutama sinerginya.
“Kita bicara layanan PAUD HI itu sebenarnya sudah ada, semua pihak berjalan, semua kementerian, lembaga berjalan sampai ke tingkat daerah, ke desa tetapi kemudian yang mengkoordinasikan di tingkat desa ini nanti akan kita coba perkuat,” pungkasnya.***
