bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memberikan respons terhadap permintaan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol yang meminta pencabutan izin sejumlah bangunan di kawasan Puncak.
Permintaan itu disampaikan menyusul kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan yang diduga dipicu oleh pembangunan tak terkendali, terutama setelah bencana banjir dan longsor kembali melanda kawasan tersebut selama dua hari berturut-turut.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa pihaknya memilih mengambil jalan tengah dalam menyikapi arahan dari pemerintah pusat. Menurutnya, tidak semua instruksi bisa langsung dijalankan tanpa melalui proses koordinasi dan tabayun dengan para pemilik bangunan.
“Kami butuh komunikasi, butuh koordinasi bersama-sama, kami tidak serta merta langsung mencabut, kami evaluasi terlebih dahulu,” ujar Rudy saat diwawancara awak media.
Langkah evaluasi ini, kata Rudy, merupakan bentuk kehati-hatian agar kebijakan yang diambil bisa berkeadilan dan solutif, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan maupun hak masyarakat atau investor.
Rudy juga mengungkapkan bahwa langkah konkret telah diambil terhadap pengelola bangunan di kawasan Puncak. Pemkab Bogor telah memberikan rekomendasi evaluasi, dan sejumlah pengelola diklaim langsung menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan teknis dan struktural.
“Kalaupun ada beberapa titik yang tidak tepat maka dilakukan perbaikan oleh mereka, lalu beberapa titik lokasi lain yang masih dilakukan evaluasi, kita lakukan evaluasi,” jelas Rudy.
Pemkab Bogor juga tengah menyusun hasil evaluasi secara lengkap untuk segera dikirimkan ke pemerintah pusat, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus umpan balik dari kondisi riil di lapangan.
Rudy yang juga politisi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani isu sensitif seperti pembangunan kawasan Puncak yang masuk wilayah konservasi dan resapan air.
Dirinya berkomitmen untuk tetap mengedepankan lingkungan hidup sebagai prioritas, namun tetap mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat agar solusi yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Kawasan Puncak Bogor selama ini menjadi perhatian nasional, mengingat posisinya sebagai daerah strategis ekowisata dan tangkapan air. Maraknya pembangunan ilegal dan alih fungsi lahan telah lama dikritik oleh aktivis dan pakar lingkungan karena berpotensi memperparah risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Dengan rencana KLH untuk menertibkan kawasan tersebut, peran aktif pemerintah daerah seperti yang ditunjukkan oleh Rudy menjadi penentu keberhasilan kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup nasional.
